bebas

Catatan Lahirnya Ideologi Dasar Negara Indonesia

Antaran
Ideologi secara sederhana diartikan sebagai kumpulan ide atau gagasan. Menurut Marxisme, ideologi adalah sistem pemikiran abstrak (tidak hanya sekadar pembentukan ide) yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Dari sini bisa dikatakan bahwa ideologi dapat diartikan sebagai sebuah ide pemikiran yang dijadikan dasar pijakan oleh si penganut ideologi.

Sedangkan dasar Negara Indonesia bisa diartikan landasan kehidupan bernegara bagi warga Negara Indonesia. Jadi, Ideologi dasar Negara Indonesia adalah sebuah hasil pemikiran yang diaplikasikan (diterapkan) sebagai landasan kehidupan bagi warga Negara Indonesia.

Rumusan Awal Dasar Negara Indonesia
Pembahasan dasar Negara yang berarti dasar ideologis atau falsafah Negara, sudah menjadi bagian dari pembicaraan konstitusional Indonesia semenjak persiapan awal untuk membentuk Republik Indonesia. Menurut Hatta, soal dasar Negara ditafsirkan secara ideologis baru pada hari ketiga sidang pertama BPUPKI, tanggal 31 Mei 1945. Disinilah terjadi pertentangan antara mereka yang menganjurkan Negara Islam dan mereka yang mempertahankan Negara yang bebas dari campur tangan agama (Hatta, 1978:433).

Dalam pidatonya tanggal 31 Mei 1945, Soepomo juga berbicara mengenai pertentangan yang disebut oleh Hatta: “memang di sini terlihat ada dua paham anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai Negara Islam dan anjuran lain yang dianjutkan oleh Moh. Hatta, ialah Negara persatuan nasional yang memisahkan urusan Negara dengan urusan Islam (agama), dengan perkataan lain bahwa bukan Negara Islam”. Soepomo sendiri tidak setuju dengan bentuk Negara Islam karena bertentangan dengan
konsep Negara kesatuan nasional yang diajukannya itu. Ia menunjuk pada aliran Islam yang berbeda-beda dan saling bertentangan, dan mengatakan bahwa bentuk Negara Islam akan membawa pertentangan ini ke dalam Negara Indonesia. Lebih lanjut ia berargumen: “mendirikan Negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, yaitu golongan Islam ….. maka akan timbul soal-soal Minderheden (minoritas), soal agama yang kecil-kecil, golongan agama Kristen dan lain-lain. Meskipun Negara Islam akan menjamin dengan sebaik-baiknya kepentingan golongan-golongan itu, akan tetapi golongan yang kecil itu tidak bisa mempersatukan Negara”. (Yamin, 1959:117).

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s